Sekali lagi, tulisan kali ini juga amat terkait dengan curahan perasaan sebelumnya. Masih ingat mengani pembukaan Raimuna kemarin? Kalu belum sempat baca silahkan baca ini. Mengenai bagaimana Pramuka utama negeri ini merubah seragam Pramuka dengan satu hal yang seharusnya dilakukan semua pendidik. Ing ngarso sung tulodo, di depan jadilah teladan.

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah, sikap utama terhadap peraturan bukanlah ketaatan membabi-buta. Jika aturan itu salah, rubahlah. Oleh karena itu yang dilakukan oleh SBY ketika membuka Jambore Nasional 2006, menggunakan seragam (kalau waktu itu belum sah sebagai seragam apa namanya ya?) ala safari, berbuntut pada dikeluarkannya peraturan terkait tentang itu. Sekarang kita tinggal menunggu, apakah baret akan menjadi seragam anggota dewasa Gerakan Pramuka?

Jika anda berkesempatan mengakses buletin terbitan Kwartir Nasional GP ” Warta Kwarnas” maka anda akan melihat ada petinggi-petinggi GP yang menggunakan baret. Baret yang digunakan SBY kini emblemnya juga diberi dasar merah, seperti yang digunakan di militer dan kepolisian. Sayangnya saya belum mendapatkan salinan resmi peraturan terkait mengani seragam GP. Ini amat krusial, sebab dalam Rencana Kerja GP di bidang kehumasan disebutkan mengenai “penertiban dan sosialisasi seragam.”

Namun jika boleh jujur mengenai apa yang terjadi…

Saya sebagai unsur sipil bangsa ini merasa tertohok. Mengapa? Sebab saya merasakan suatu “inferioritas sipil.” Organisasi-organisasi dan elemen bangsa ini entah mengapa amat menyukai seragam ala militer. Sebutkan saja Banser, Satuan Polisi Pamong (nggak ngemong, namanya harusnya Pangreh) Praja, Satpam sok modis, atau cari “Sat-Gas” partai mana yang tidak menggunakan baret! Belum lagi betapa kita amat menyukai baju loreng. Bahkan preman-premannya Munarman sudah tidak berbaju preman (vrij man, orang bebas, baju bebas), seragam putih plus baret putih sudah jadi identitas. Gahar katanya.

Entah mengapa. Gerakan Pramuka bukanlah institusi negara oleh karena itu tidak terikat pada pemaknaan TNI atau Polri dalam menggunakan Baret. TNI meletakkan emblem di kiri dan miring ke kanan, Polri sebaliknya. Posisi emblem dan arah memiringkan terkait dengan status sebagai pasukan tempur atau tidak. Sekarang, Pramuka itu pasukan tempur atau bukan? Jawabannya Pramuka tidak bisa digolongkan dengan cara ini. Bahkan tanda-tanda penghargaan dari GP diletakkan di dada sebelah kanan, kebalikan praktek yang lazim dilakukan di dunia, termasuk di Kepanduan lainnya.

Selanjutnya lagi adalah baju loreng-loreng. Secara pribadi saya tidak menyukai jenis baju seperti ini. Tidak anggun. =P Cowok kok ngomong anggun? Oke, pakaian loreng itu pakaian kamuflase, oleh karena itu disebut camo dalam bahasa sehari-hari di sabrang.

Awalnya seragam militer juga berwarna polos, mulai dari feldgrau, beige, sampai khaki. Ketika seragam kamuflase ini muncul, persediaan terbatas sehingga hanya beberapa unit elite yang langsung mendapatkannya. Kini menggunakan seragam loreng bukanlah privilese unit khusus lagi, tetapi seluruh tentara menggunakannya! Jadilah ia ientitas militer. Tetapi untuk apa sebuah organisasi sipil mengikuti praktik militer? Bahkan ada beberapa produk Kwartir Nasional yang berupa kain loreng dengan corak tunas kelapa?

Tidak lain dan tidak bukan inilah inferioritas sipil yang saya maksud!

Lihatlah, ketika ia yang menjadi teladan seluruh bangsa ini memberi contoh, maka semua mengikuti. Entah praktek yang ia lakukan itu tepat atau tidak, saya hanya menangkap apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi sempatkah terpikir seorang Gusdur melakuklan hal yang sama?

Kalau Presiden memilih menggunakan baret, jujur garrison cap lebih cocok untuk aku. lebih anggun, apalagi kalo bahannya laken, gak kaku kayak punyanya TNI atau para jaksa. Meski kadang pelayang resto mahal juga menggunakan ini. Atau aku buat saja sendiri? Hummm, meski Baden Powell menganjurkan topi lebar aku lebih suka sinar matahari menerpa wajahku. Tetapi jika digantungi seperti ini lucu juga ya?

Iklan