Dari Seragam ke Demokrasi

Presiden kita sebagai Pramuka Utama negeri ini kedua kalinya memperlihatkan hegemoninya secara fisikal. Setelah dua tahun lalu ia mengenakan ‘seragam’ safari dalam acara Jambore Nasional kini ia alih-alih mengenakan peci hitam ia malah mengenakan baret coklat dalam pembukaan Raimuna Nasional. Apa artinya ini bagi demokrasi? Sekedar anomalikah?

Dalam pembukaan raimuna kemarin SBY menyebut bahwa yang ia lakukan (mengenakan baret) tak lebih dari untuk menjadikannya sama dengan para peserta. Sebuah upaya untuk menghadirkan sosok Pembina yang egalitarian dan setara dengan para peserta didik.

Jauh panggang dari api, upaya SBY telah sia-sia. Ia telah gagal menghulangkan jarak dengan para peserta! Betapa tidak, para peserta di sore yang panas tersebut harus mendengarkan kata-kata yang tidak diucapkan dalam bahasa mereka. Wajah bosan tetapi ingin tersorot kamera terlihat di sana-sini. Di bagian depan kontingen Sumatra Selatan para peserta putri malah sibuk berkutat dengan handphone masing-masing.

Tetapi jika mengingat apa yang ia lakukan di Jambore Nasional 2006 justru ia lebih terlihat tidak menghormati peraturan yang telah dibuat. Tentu saja hadir kesan pemaksaan kehendak yang amat sublim namun kesan ini tidak pernah benar-benar mengemuka atau bahkan membuahkan reaksi dalam bentuk protes di kalangan Pramuka sendiri. Yang terjadi setelah Jambore Nasional lalu justru ‘seragam’ tersebut disahkan sebagai seragam khusus untuk jabatan tertentu.

Bagi warga negara yang terlibat dalam pendidikan di Gerakan Pramuka tentu saja dapat bertanya. mana yang harus didahulukan, peraturan atau kehendak pemimpin? Tentu saja dengan melihat teladan Pramuka Utama tadi maka yang harus dituruti adalah kehendak pemimpin, dengan kata lain sabda pandita ratu. Tidak perlu ada kesepakatan atas peraturan atau proses demokrasi yang melelahkan. Yang diperlukan hanyalah kepatuhan pada seorang pemoimpin.

Mentalitas ini berbahaya terhadap demokrasi. Contoh salah yang telah diberikan oleh Pramuka Utama negeri ini bisa berakibat pada dua hal. Pertama adalah otoriter, sikap ini adalah hasil dari menuruti otoritas tanpa pertanyaan yang diikuti dengan jiwa konservatisme. Sikap yang kedua adalah sikap penolakan terhadap segala jenis peraturan, hasil dari pemaksaan peraturan yang dikombinasikan dengan neurosis diri. Dua kutub ektrim yang keduanya jelas anti-demokrasi.

Bangsa ini sedang mencoba berdemokrasi. Di sana-sini banyak terjadi konflik dari mulai pilkada yang berlarut-larut sampai demonstrasi yang rusuh. Tentu saja Pramuka merupakan wadah pendidikan dalam berdemokrasi untuk menghindarkan hal-hal tadi dengan menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki kematangan demokrasi (bukan bahasa yang disukai generasi tua di Pramuka, mereka lebih memilih kata-kata Manusia Indonesia yang berjiwa Pacasila). Kader bangsa besikap teguh bahwa norma (peraturan, hukum, dll) yang baik adalah aturan yang dibentuk bersama dan harus ditaati sedangkan aturan yang buruk secara bersama-sama dirubah.

SBY sebagai Presiden pertama negeri ini yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang amat kuat. Namun alangkah baiknya jika ia tidak membenturkan kekuasaan de facto dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Ia tentu seharusnya memberi teladan bagaiman menghormati peraturan. Jauh dari sekedar “menaati peraturan demi ketertiban” yang digaungkan para pejabat.

Tentu saja kecurigaan bahwa SBY telah memaksakan kehendaknya secara sengaja karena ia telah meniti karir dan membentuk kepemimpinan dirinya melalui militer. Tetapi penulis memilih untuk tidak memberikan penilaian dalam hal ini. Jika memang karena hal ini maka kita bisa menganggap ini hanya sekedar anomali, namun jika bukan karena itu adakah kita semua juga seperti ini? Jika ya, patutlah bagi kita semua merenung, jika kondisi bangsa seperti ini, adakah ini terjadi karena tindakan kolektif kita semua?

Iklan